Setyo berharap, bahwa seluruh Kepala Daerah kemudian Anggota Legislatif tetap menjaga integritasnya. Tidak memanfaatkan kepentingan dengan melakukan perubahan – perubahan APBD dengan memasukkan pokir.
“Yang akhirnya menurunkan kredibilitas daripada Pemerintah Daerah itu sendiri,” pinta Setyo.
Setyo Budianto, menambahkan, tentu dengan melihat pada permasalahan yang terjadi di Kabupaten OKU ini sungguh ironis. Artinya bahwa di saat pemerintah sedang melakukan efisiensi di berbagai bidang berbagai sektor tapi ada konspirasi yang dilakukan antara eksekutif dan legislatif.
“Dengan memasukkan pokir hanya untuk kepentingan individu saja untuk kepentingan perorangan dan kelompoknya mengesampingkan kebutuhan dan kepentingan dari masyarakat secara luas,” tukas Setyo.
Oleh karena itu, lanjut Setyo, sekali lagi ia mengingatkan karena pokir ini diduga jamak terjadi dilakukan praktik – praktik seperti ini di pemerintah daerah dan legislatif.
“Mudah – mudahan setelah adanya pengungkapan di OKU ini tidak ada lagi permasalahan dan kasus yang sama terjadi di tempat lain ini bisa menjadi sebuah pembelajaran dan bisa menimbulkan efek jera bagi seluruh pihak,” pungkas Setyo. (bet)
BACA JUGA : https://transparann.com/kpk-tetapkan-tersangka-korupsi-oku/
